Login

By A Web Design

Cetak

SOSIALISASI TRANSPARANSI PERENCANAAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

Ditulis oleh Elyana Hastuti, Sp on 28 Juli 2016. Posting di Tamiang

Acara Sosialisasi Transparansi Perencanaan di Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2016, bertempat di aula Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang. Pada sosialisasi ini hadir Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi Setdakab. Aceh Tamiang, staf ahli, serta seluruh utusan SKPK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, baik para kepala SKPK maupun pejabat yang berwenang dan terkait dengan urusan perencanaan di instansi masing-masing. Paparan Sosialisasi Transparansi Perencanaan di Kabupaten Aceh Tamiang dipresentasikan langsung oleh Ir. Adi Darma, M.Si selaku Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang sekaligus penggagas untuk penerapan transparansi perencanaan pembangunan daerah dilingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang.

Ir. Adi Darma, M.Si dalam pemaparannya menjelaskan tentang pentingnya tranparansi perencanaan pembangunan daerah, dimana tujuannya adalah untuk :

  1. Membuka akses masyarakat terhadap informasi publik.
  2. Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
  3. Mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
  4. Mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam penyelengaraan pemerintah daerah.

Tranparansi perencanaan pembangunan daerah dalam penerapan didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya :

  • Undang - Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Pasal 23, Pasal 54, Pasal 103 yang mengarahkan bahwa Rencana Pembangunan harus mengacu pada Rencana Pembangunan di atasnya).
  • Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (juga menegaskan bahwa Perencanaan harus mengacu pada perencanaan di atasnya).
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014.

Sedangkan aturan transparansi merujuk pada transparasi penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 (asas-asas umum penyelenggaraan negara pada poin 4 yaitu asas keterbukaan) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Transparansi merupakan salah satu prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

            Selain itu, pada rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dengan KPK yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2016 lalu didapat beberapa kesimpulan terkait dengan transparasi penyelenggaraan pemerintahan, berupa :

  1. Tahun ini salah satu misi Ketua KPK yang baru adalah penguatan pencegahan, dan ada 6 Daerah yang menjadi fokus perhatian yaitu Riau, Sumut, Banten (karena Kepala Daerahnya bermasalah hukum), Aceh, Papua dan Papua Barat (karena memiliki kewenangan pengelolaan Dana-dana khusus/Otsus dari Pemerintah Pusat).
  2. Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi yang disepakati oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRK.
  3. Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah, KPK mendorong Pemerintah Daerah untuk menerapkan e-planning dalam perencanaan APBD, Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan dan akuntabel melalui e-procurement dan pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mandiri, penyelenggaraan pelayanan perijinan yang transparan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
  4. Mendorong partisipasi publik yang lebih luas termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas masyarakat.

Aplikasi yang sudah disiapkan Bappeda untuk mendukung kegiatan ini diantaranya berupa :

  • Aplikasi e-Musrenbang Kecamatan.
  • Penambahan Menu Transparansi Perencanaan dan Menu Transparansi Anggaran pada website Bappeda : www.bappeda.acehtamiangkab.go.id

Pada sesi diskusi dalam acara sosialisasi ini, para unsur SKPK mengapresiasi dan memberikan sambutan positif terhadap pembaharuan ini, namun dalam pelaksanaannya nanti yang dikuatirkan oleh unsur SKPK adalah terbatasnya tenaga teknis dan anggaran dalam pengembangan aplikasi untuk pelaksanaan transparansi perencanaan. Namun dalam tanggapannya Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi Setdakab. Aceh Tamiang Bapak Izwardi, S.IP merasa optimis transparansi perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang dapat berjalan sesuai yang diinginkan tanpa ada unsur kepentingan politik dari pihak manapun, serta diharapkan kedepan tidak ada lagi toleransi untuk perencanaan yang dadakan (instan), kecuali yang benar-benar penting dan urgen untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Tamiang.

Dengan adanya transparansi perencanaan pembangunan yang dapat di akses oleh semua pihak, maka masyarakat memperoleh kemudahan akses untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, demikian harapan yang disampaikan oleh Ir. Adi Darma, M.Si pada akhir pemaparannya dalam acara sosialisasi transparansi perencanaan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Buat Komentar


Kode keamanan
Refresh